Lombok Tengah, 21 Oktober 2026 – Walikota Bima, A. Rahman H. Abidin, menghadiri rangkaian kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10).

Dalam kegiatan tersebut, Walikota Bima mengikuti penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sekaligus menerima penghargaan Juara III TPID Awards wilayah Nusamapua sebagai bentuk apresiasi atas upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kota Bima.

Penandatanganan kerja sama antardaerah ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar wilayah, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan. Melalui KAD, Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber pasokan pangan dari daerah mitra, memperkuat rantai distribusi, serta mengurangi risiko gejolak harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sinergi antardaerah menjadi semakin penting mengingat kebutuhan pangan Kota Bima juga bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Selain agenda kedua tersebut, Walikota Bima juga mengikuti Rapat Koordinasi TPID dalam rangka GPIPS NTB Tahun 2026 yang mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB.”

Rakor ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, Perum Bulog, serta instansi terkait untuk membahas perkembangan inflasi dan kondisi pasokan pangan, sekaligus mengatur langkah-langkah tindak lanjut pengendalian inflasi di daerah.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat komitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pangan, memperluas distribusi, serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan potensi pangan lokal.

Keikut sertaan Walikota Bima dalam rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan memegang kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, petani, serta seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya kerja sama antar daerah, capaian TPID Awards, dan penguatan koordinasi melalui GPIPS NTB 2026, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan dan program pengendalian inflasi yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.